Sejarah Perekonomian
Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu:
1. Masa
Sebelum Kemerdekaan
Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah, hal
tersebut membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong untuk menguasai sumber
daya alam yang ada di Indonesia. Negara-negara tersebut yaitu seperti Portugis,
Belanda, Inggris dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis, Indonesia tidak banyak mengalami perubahan
karena kekalahannya oleh Belanda yang lebih kuat untuk menguasai Indonesia.
Pada masa Penjajahan Belanda selama 350 tahun, Belanda
membentuk Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda memberikan wewenang
untuk mengatur Hindia-Belanda dengan tujuan menghindari persaingan antaea
pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti
EIC milik Inggris. Namun, pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena
dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia belanda. Kegagalan itu
disebabkan karna selalu memakan biaya yang besar, seperti peperangan yang terus
menerus, penggunaan tentara sewaan, lalu sebab lain yaitu karena korupsi,
pembagian divifen kepada para pemegang saham walaupun kas deficit.
· Cultuurstelstel
(Sistem Tanam Paksa) pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch
tujuannya memproduksi berbagai komoditi yang diminta di pasar dunia. System ini
sangat menguntungkan Belanda, tetapi tidak untuk masyarakat Indonesia. Karena
system ini, masyarakat Indonesia menjadi sangat menderita, karena masyarakat
Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Walau itu sangat
menyiksa, tetapi ada segi positif dari system ini, yaitu masyarakat Indonesia
dapat mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor dan masuknya ekonomi
uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup.
· Sistem
Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal) terjadi karena adanya desakkan kaum
Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi kearah yang
lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakkan
ekonominya. Namun bukannya menjadi lebih baik, masyarakat Indonesia malah
menjadi semakin tersiksa, terutama bagi para kuli kontrak yang tidak
diperlakukan layak.
Pada masa penjajahan Inggris, Inggris menerapkan Landrent (pajak tanah).
Dengan Landrent, masyarakat Indonedia akan memiliki uang untuk membeli barang
produk Inggris atau yang diimpor dari India.
Pada masa penjajahan militer Jepang menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya
ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatknya
terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.
Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena
produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak
untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama.
2. Masa Orde
Lama
a. Masa Pasca
Kemerdekaan (1945-1950)
Pada masa ini, ekonomi keuangan amat buruk
karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang lebih dari satu secara
tidak terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang
Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi
oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan
kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan,
pemerintah menempuh berbagai kegiatan, seperti pinjaman nasional. Hubungan
dengan amerika, konferensi ekonomi, rancana lima tahunan(kasimo plan),
keikutsertaan swasta dalam pengembangan ekonomi nasional, Nasionalisasi de
Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
(Benteng Group), dan Sistem Ekonomi Ali-Baba.
b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar,
padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha
non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya seperti pemotongan nilai mata
uang, menumbuhkan wiraswasta pribumi, pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c. Masa Demokrasi
Terpimpin (1959-1967)
Pada masa ini, Indonesia menjurus pada sistem
etatisme (segalanya diatur pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu
memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Akibatnya yaitu Devaluasi menurunkan
nilai uang dan semua simpanan di bank diatas 25.000 dibekukan, pembentukan
Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia
dengan cara terpimpinm dan kegagalan dalam berbagai tindakan moneter.
3. Masa
Orde Baru
Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan
politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorintasi pada
pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan
pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi
liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi
dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi
campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila.
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil
swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan
rakyat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan
jumlah kelahiran lewat KB. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya,
ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia
merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai
tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala
bidang, terutama ekonomi.
4. Masa
Orde Reformasi
Dimulai saat kepemimpinan presiden BJ.Habibie,
namun belum terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih
adanya persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa orde baru,
hingga sekarang masalah-masalah yang diwariskan dari masa orde baru masih belum
dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih adanya KKN,
inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah
yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.
Masa Kepemimpinan
Megawati Soekarnoputri
Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalalah
pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi
persoalan ekonomi antara lain :
· Meminta
penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
· Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut
berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan
ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada
perusahaan asing.
Masa kepemimpinan Susilo
Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama SBY adalah
mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni BLT bantuan
langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai
ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah
sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyak
investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah kesempatan kerja juga akan
bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa
hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah
Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan
dalam negeri.
Sistem Perekonomian Indonesia Saat
Ini banyak yang berpendapat kalau system ini lebih bercondong ke system
ekonomi liberal/kapitalis. Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa
saja sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang
super power pada sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin,
eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah
yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis
yang tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Sistem neo-liberal ini semakin
subur manakala bola salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi
kehidupan. Semula globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lainnya
termasuk sektor ekonomi,politik. Contohnya saja Harga BBM sudah didesak agar
secara bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia sendiri dapat
dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir
orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem
kapitalis. Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia walaupun
pemerintah tidak mengakuinya secara terbuka.
Dampak positif yang di timbulkan dari sistem
kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat dengan mudah mendapatkan
modal dengan cepat dari investor asing sedangkan dampak negatif dari sistem ini
banyak terjadi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi
dan hutang luar negeri yang tinggi. Pada intinya kerjasamalah yang dibutuhkan
bangsa ini untuk mewujudkan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat
Indoneisa.
Sumber :
https://restyresty.wordpress.com/2012/06/06/sejarah-perekonomian-indonesia/
0 komentar:
Posting Komentar